oleh

Parah! Kepala BPMD Buteng Tidak Tahu Surat Yang Masuk Di Kantornya

-HEADLINE-1741 Dilihat

BUTENG, SPIONNEWS.COM – Hubungan koordinasi antara bawahan dengan atasan yang terjadi di Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buton Tengah sungguh sangat disayangkan. Mengapa tidak, sampai dengan saat ini Kepala BPDM Kabupaten Buteng, Arsidik Patola mengaku belum mengetahui serta melihat Surat Permohonan salinan LPJ Realisasi Pelaksanaan APBDesa Lalibo Tahun 2015 dan 2016 yang dikirimkan oleh Ketua Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakumadin) Buton Tengah, Adnan, SH, padahal Surat Permohonan itu sudah dimasukan ke Kantor BPMD Buton Tengah sejak 2 pekan lalu.

“Permohonan itu saya belum, saya belum lihat itu. Persoalannya LPJ apa itu,” ucap Arsidik Patola setengah bertanya saat di Wawancarai SPIONNEWS.COM, Senin, (29/01/2018).

Arsidik mengaku hingga saat ini belum memperoleh laporan dari bawahannya termasuk Sekretaris BPMD Buton Tengah terkait masuknya surat Permohonan Salinan LPJ tersebut. “sampai hari ini saya Belum itu, apakah kapan diberikan itu (laporkan, red),” ucap Arsidik Patola.

Menanggapi hal itu, Ketua Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakumadin) Buton Tengah, Adnan, S.H akhirnya angkat bicara. Ia menyatakan, pengakuan Kepala BPMD Buteng, Arsidik Patola itu dapat dijadikan bukti kalau hubungan koordinasi antara bawahan dengan atasan di BPMD masih amburadul, karena sungguh sangat ironi sudah 2 pekan lamanya Surat Permohonan dimasukan, namun Kepala BPMD belum melihat bahkan mengetahui surat itu.

“Ini benar-benar disayangkan, seharusnya sebagai sebuah organisasi koordinasi antara bawahan dengan atasan itu harus dijalin dengan baik, karna kalau tidak maka sudah pasti tidak akan dapat melaksanakan program kerja yang efektif. Saya juga heran, masa sudah 2 minggu surat itu saya masukan tapi Kepala BPMD belum tahu juga surat itu, kalau begitu caranya apa jadinya negeri ini,”kesal Adnan, Senin (29/01/2018).

untuk diketahui, sebelumnya Adnan selaku Kuasa Hukum sejumlah Masyarakat Desa Lalibo telah mengajukan Surat permohonan Salinan LPJ Realisasi Pelaksanaan APBDesa Lalibo Tahun 2015 dan 2016 pada Senin, 15 Januari 2018, namun sayangnya hingga saat ini oleh BPMD Buteng belum juga memberikan salinan LPJ atau membalas Surat permohonan itu.

Adnan menjelaskan, diajukannya permohonan karena dinilai Pengelolaan Keuangan Desa Lalibo tahun anggaran 2015 dan 2016 tidak memenuhi asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta tertib dan disiplin anggaran sebagaimana ketentuan pasal 2 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Dan diduga pengelolaan keuangan desa pada masa itu tidak tepat sasaran alias diselewengkan.

“Jadi alasannya begitu, pada waktu itu proses pengelolaan keuangan Desa Lalibo Tahun angaran 2015 dan 2016 itu dari tahap perencanaan sampai pada pelaporan tidak dilakukan secara terbuka. oleh karena itu masyarakat setempat khususnya klien saya ini sama sekali tidak tahu berapa APBDesa pada tahun itu,”terang Adnan yang juga sebagai Pimpinan Redaksi media online spionnews.com itu.

Menurut Adnan, apa yang dilakukan kliennya saat ini patut diapresiasi dan harus didukung oleh pemerintah setempat. Pasalnya, itu dilakukan tidak lain hanyalah sebagai wujud kepedulian terhadap keuangan negara agar benar-benar disalurkan sesuai sasaran. “Karena sudah barang pasti kalau keuangan Desa itu dikelola secara benar dan baik maka kesejahteraan masyarakatpun dapat tercapai,”tuturnya.

Lebih Lanjut Mantan Ketua BEM Fakultas Hukum UMB itu menjelaskan pada dasarnya permohonan itu sangatlah beralasan hukum untuk dikabulkan, karena menurutnya LPJ merupakan dokumen publik yang wajib diberikan oleh badan publik bila ada yang menghendakinya. Hal itu secara jelas telah diatur pada ketentuan UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Memang ada yang dikecualikan, yaitu informasi yang dapat membahayakan negara, informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat, informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi, informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan dan/atau Informasi Publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasika.

“Jadi memang tidak ada alasannya BPMD Buteng untuk tidak memberikan LPJ itu, karena itu dokumen publik bukan rahasia. Tapi kalaupun BPMD Buteng tidak mau berikan, ya tidak apa-apa. Karena kami akan lakukan upaya hukum,” tutupnya. (Laskar)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed