oleh

Plt Kadis Kelautan dan Perikanan Buton Diminta Mundur Dari Jabatannya

-HUKRIM-1057 Dilihat

BUTON, SPIONNEWS.COM – Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas (Kadis) Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Buton, La Ode Muhidin Mahmud diminta mundur dari jabatannya.

Pernyataan tegas itu disuarakan oleh kaum intelektual yang tergabung dalam organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kabupaten Buton, saat melakukan aksi demonstrasi di depan kompleks Perkantoran Takawa, Kabupaten Buton Provinsi Sulawesi Tenggara, pada Kamis (29/11/2018).

Dialog antara perwakilan demonstran dengan pihak DKP Kabupaten Buton (Basri/spionnews.com)

Plt Kadis dituntut mundur karena dinilai telah menyalahgunakan aset daerah, dalam hal pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di Kelurahan Holimombo Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton. Demikian diungkapkan Koordinator Lapangan (Korlap), Ahmad Sayudin bersama rekan-rekannya yang dikawal puluhan pengamanan dari anggota Polres Buton.

Dipaparkannya, aset daerah pada prinsipnya adalah untuk peningkatan pendapatan asli daerah (PAD), yang kemudian diperuntukan bagi kesejahteraan masyarakat. Maka dalam pengelolaan aset daerah seharusnya memperdayakan masyarakat di sekitarnya, seperti yang dijelaskan pada PERPRES Nomor 27 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara atau Daerah pada pasal 3.

“Namun, prinsip pengelolaan barang milik negara menurut PERPRES Nomor 27 Tahun 2014 ini, tidak diindahkan oleh Plt Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Buton tersebut,” cetusnya.

Kata dia, pengelolaan TPI tersebut tidak memperdayakan nelayan setempat dan pengelolaan aset tersebut malah dipihak ketigakan tanpa ada regulasi hukum daerah yang menjadi dasar kontraknya.

“Tindakan Plt Kepala Dinas ini telah melanggar Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan barang milik daerah, pasal 78, 87, 101,102,103, dan 155,” sebutnya.

Lebih lanjut, berdasarkan hal tersebut, selain yang utama meminta Plt Kadis untuk mundur dari jabatannya, pihaknya juga menuntut sejumlah persoalan. Diantaranya yakni, menginstruksikan kepada DPRD Kabupaten Buton bersama Pemerintah Daerah untuk segera menyusun Peraturan Daerah (Perda) tentang pengelolaan TPI.

Selain itu, juga meminta kepada Kejaksaan Negeri Kabupaten Buton untuk melakukan audit tentang pemanfaatan TPI dimaksud. Serta, meminta Polres Buton untuk melakukan pemeriksaan terhadap Plt Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Buton atas dugaan penyalahgunaan aset daerah

“Kami meminta kepada pihak Kejaksaan dan Polres Buton agar segera menyelidiki seluruh oknum yang bersangkutan terkait pengelolaan TPI tersebut, karena diketahui ada dana yang pernah diterima oleh Pemda senilai 350 Juta Rupiah yang berasal dari pihak swasta atas kerja sama pengelolaan TPI tersebut. Sementara tidak jelas regulasi yang mengatur pengelolaannya.” tukasnya.

Menanggapi tuntutan demonstran tersebut, ada beberapa pegawai perwakilan dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Buton, mencoba membuka ruang diskusi, dengan menerima masuk sejumlah perwakilan demonstran untuk membahas persoalan yang disuarakan tersebut.

“Tanggapan mereka dari dinas itu, yakni sejauh ini dalam hal pengelolaan TPI dimaksud telah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Buton tentang pengelolaan aset daerah, dimana dalam pengelolaanya, telah berdasarkan asas manfaat yakni dengan menggandeng pihak ke tiga, dalam hal ini melakukan kontrak kerja dengan pihak swasta,” ungkap Deny salah satu perwakilan demonstran, saat dikonfirmasi mengenai tanggapan dari pihak Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Buton.

Dikatakannya, pihak Dinas Kelautan dan Perikanan Buton juga mengakui adanya penerimaan dana 350 Juta Rupiah dari pihak ketiga yang bekerja sama dalam pengelolaan TPI, sejak penandatanganan perjanjian kontrak pada 3 tahun silam.

“Namun, saat kita pertanyakan regulasi tentang pengelolaannya, justru pihak DKP ini malah berdalih, dengan melempar tanggung jawab itu kepada Sekda Kabupaten Buton selaku pemegang otoritas aset daerah. Sementara saat kami koordinasi ke Komisi Hukum DPRD Kabupaten Buton, justru disampaikan bahwa hingga saat ini belum ada regulasi yang mengatur tentang aset daerah tersebut,” tutupnya. (Basri)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed