oleh

Bawaslu Busel Bolehkan Posko dan APK Dihalaman Rumah Aparatur

-BUSEL, POLITIK-985 Dilihat

BUSEL, SPIONNEWS.COM – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Buton Selatan (Busel) tidak melarang adanya penempatan posko relawan maupun Alat Peraga Kampanye (APK) peserta pemilu, baik Calon Legislatif (Caleg) maupun Calon Presiden (Capres) yang berada di halaman rumah Aparat Sipil Negara hingga Pemerintah Desa.

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Buton Selatan (Busel), Mahyudin, S.Sos, melalui komisionernya, Hastun, S.Pd, mengungkapkan, Hal itu bukan berarti tidak menjunjung tinggi aturan perundang-undangan yang melarang keras bagi pejabat negara dan pejabat struktural serta pejabat fungsional hingga kepala desa dan perangkatnya, untuk menjaga netralitas dengan tidak terlibat politik praktis pada Pemilu 2019 mendatang. Namun, karena tidak ada aturan perundang-undangan yang melarang penempatan posko maupun APK di halaman rumah pribadi bagi oknum seperti yang disebutkan.

“Aturan yang dilarang itu kan jelas, yang diawasi adalah tindakannya, kegiatannya, atau aktivitas, atau pun keputusan yang dilakukan oknum. Seperti contoh, dalam satu rumah, sang suami menjabat sebagai Pemerintah desa atau Ketua RT atau mungkin PNS, TNI/POLRI, sedangkan sang istri diketahui maju sebagai Caleg, maka sang istri tersebut boleh saja memasang APK di halamannya. Karna kan tidak mungkin harus memisahkannya, lantaran adanya teguran atau takut dipidana,” ungkapnya.

Demikian pula dengan pemasangan APK di halaman atau di depan rumah ASN maupun Pemerintah Desa, juga tidak bisa dijadikan temuan pelanggaran. Sebab dalam PKPU Nomor 33 Tahun 2018 pasal 69 ayat 1, jelas disebutkan yang dilarang dalam pemasangan APK hanya ada beberapa titik yakni, di tempat ibadah, fasilitas pemerintah, dan fasilitas pendidikan.

Dengan demikian, APK tersebut boleh dipasang dengan ketentuan, bagi Caleg atau pihak partai politik (Parpol) pengusung yang telah mendapat persetujuan atau izin tertulis dari kepala keluarga atau yang memiliki kuasa dalam kepemilikan rumah maupun lahannya.

“Tidak masalah, asalkan APK tersebut sudah melalui izin pemilik rumah secara administrasi, seperti contoh berikutnya, dalam rumah itu, bapaknya memasang APK di dinding depan, atau memajang baleho Caleg, sedangkan salah satu putranya adalah perangkat desa. Tentu tidak mungkin seorang anak harus ditegur atau diusir dan disuruh pindah. Jika kemudian itu yang terjadi sangat disayangkan sekali, karna tentunya kita harus objektif dalam menyikapi setiap persoalan seperti itu,” keluhnya.

Walau diakuinya, pihaknya tidak boleh lengah dalam melakukan pengawasan. Namun begitu, ia menegaskan, utamanya Petugas Lapangan (PL) Panwascam tidak serta merta mencampur adukan antara urusan perundang-undangan dengan kondisi dalam suatu lingkungan keluarga atau pun masyarakat.

“Harus bisa dibedakan mana urusan soal jabatan dan mana urusan sebagai seorang anak yang memang masih tinggal di rumah orang tuanya. Sebagai seorang anak, yang bersangkutan harus taat terhadap orang tua dan aturan dalam rumahnya. Dan sebagai ASN, atau TNI/POLRI, atau Kepala Desa maupun perangkat desa hingga Ketua RT/RW juga harus taat pada aturan yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang yang berlaku,” tegasnya.

Lebih lanjut ia menekankan, kepada PL Panwas Kecamatan, agar terlebih melakukan konfirmasi terkait izin atas posko atau APK peserta Pemilu yang terpasang di setiap halaman rumah masyarakat sebelum melakukan teguran. Hal itu penting dilakukan sebelum penindakan lebih lanjut sesuai ketentuan.

“Jika dalam izinnya, ditemukan atas nama oknum ASN, TNI/POLRI, Kepala desa atau pun juga perangkat dan jajarannya, maka di situ kita wajib menindaklanjutinya sesuai proses yang berlaku. Jadi memang harus dijunjung tinggi prinsip Pemilu yang demokratis, namun tidak harus memutuskan tali silaturahmi antar sesama,” jelasnya. (Basri)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed