oleh

Apri Awo Kuasa Hukum Gani Laporkan Mantan Bupati Buton

-BUTON, HEADLINE-1462 Dilihat

Buton-SN. Penasehat Hukum, Apri, Awo dan tim Kuasa Hukum Ganirudin ( Gani) pada hari Rabu,17/2/2021 bertempat di Lingkungan Lamandaya, Kel. Pasarwajo, Kec. Pasarwajo, Kab. Buton atau setidak-tidaknya di wilayah hukum Polres Buton, melaporkan Mengunggah Postingan di Media Sosial.

Proses penyerahan berkas laporan Gani kepada Kapolres Buton

Kuasa Hukum Gani, Apri Awo dalam Jumpa Pers Dengan awak media mengatakan , “Kami selaku Kuasa Hukum Ganirudin alias Gani, akan melaporkan Samsu Umar Abdul Samiun kepada pihak yang berwajib karena Klein kami merasa terancam jiwanya” ungkapnya

Dengan Dugaan Tindak Pidana, Kata Apri, Pengancaman Melalui Media Sosial WhatsApp & Facebook tersebut, dengan (Pasal 48B UU No. 19/2016 Tentang ITE jo. Pasal 368 KUHP) kepada Samsu Umar Abdul Samiun, yang belum lama ini, dilakukan melalui media sosial.

“Selain itu kami juga, kami melaporkan mantan Bupati Buton itu, dengan Pasal 242 Tentang Keterangan Palsu, Pasal 220 KUHP Tentang Tuduhan Secara Memfitnah, Serta Pasal 317 KUHP Tentang Pengaduan Fitnah dan Dugaan Tindak Pidana Penghinaan/Pencemaran Nama Baik Melalui Surat (Pasal 310 Ayat 2 KUHP)”. Ungkapnya

” Dengan demikin berdasarkan uraian percakapan melalui Media Sosial Facebook dan WhasApp pada Point 1.1 tersebut diatas, Klein kami Merasa Terancam Kehidupannya, sehingga Melaporkan Lelaki SAMSU UMAR ABDUL SAMIUN. SH dan Lelaki ACO ICALO. secara Bersama-sama dengan “Dugaan Tindak Pidana Pengancaman Melalui Media Sosial WhatsApp dan Facebook (Pasal 45B UU No. 19/2016 Tentang ITE dengan Anacaman 4 Tahun Penjara dan atau Denda Paling Banyak Rp.750.000.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta) jo. Pasal 368 KUHP dengan Ancaman Pidana Penjara Paling Lama Sembilan Tahun);” Unjarnya.

Benarnya kasus yang dihadapi Klein kami,kata Apri, sebenarnya sangat sederhana, dimana Klein kami tidak merasa mengingung pihak yang dimaksud dalam status media sosialnya, namun karena mantan Bupati tersebut tersingung dan melaporkan, klein kami, maka kami selaku kuasa hukumnya melakukan pelaporan kembali dengan tuntutan hukum yang telah disebutkan dalam laporan ini.

Dirinya berharap, kata Apri, Kepada Kepala Kepolisian Resort Buton cq. yang memeriksa laporan ini untuk segera melakukan tahapan atau proses sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1), dan Pasal 7 ayat (1) huruf a, d, e, dan g)KUHAP, dan Laporan ini dapat diproses sebagaimana ketentuan Perundang-undangan yang berlaku. (Hari).

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed