oleh

Lembaga Kampus UHO “Sekjen BEM Minta Keadilan”

-KENDARI-251 Dilihat

SPNews.com, Kendari – Kelembagaan Mahasiswa selalu identik dan rapi dalam tatanan administrasi, namun ada kalanya sangat tidak terpuji bila ada oknum yang tidak bertanggung jawab untuk selalu memanfaatkan jabatan orang lain dalam menjalankan kegaitan Lembaga Mahasiswa.

Belum lama ini, Berdasarkan perkembangan laporan terhadap kasus pelanggan kode etik, terjadi pemalsuan tanda tangan
wakil sekjen BEM UHO sekaligus korban dari tindakan pemalsuan tanda tangan telah mengambil langkah masalah ini sampai jalur kepolisian,karena melihat kinerja dari MPM yang sampai saat ini belum mampu memberikan titik terang dalam menyelesaikan kasus itu.

Saat dikonfirmasi, Wakil Sekjen BEM UHO, La Ode Arief mengatakan ” Pada hal jelas tercantum di bab V SK rektor 853a bahwa fungsi dari MPM itu sendiri adalah sebagai lembaga aspiratif bagi mahasiswa dan salah satu wewenangnya yaitu menyelenggarakan pengawasan terhadap BEM UHO dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya” ungkapnya.

Artinya apa, Kata Arief, ketika ada problem seperti ini di dalam kepengurusan BEM maka seharusnya MPM lebih responsif serta aktif dalam penyelesaian masalah tersebut.

“Dari laporan yang kami masukan pada tanggal 7 April 2021 terkait dengan tindakan pelanggan kode etik. Jadi, kemarin (21 April 2021) saya bersama sekjen BEM UHO sebagai korban sekaligus saksi dugaan pemalsuan tanda tangan datang memenuhi panggilan penyidik reskrimum polda sultra untuk dimintai keterangan terkait masalah tersebut” katanya.

Harapan Arief, untuk penyelesaian kasus ini, dirinya telah melaporkan kepada pihak kepolisian. Jadi, semoga masalah ini dapat di selesaikan sampai setuntas. Oleh pihak berwenang dalam hal ini kepolisian, dan pelaku dapat mempertanggung jawabkan apa yang telah dilakukannya. Karena masalah ini jelas telah merugikan saya pribadi secara inmateril dan mencoreng citra kelembagaan UHO.

“Terkait dengan apa yang menjadi paparan di atas sebelum masalah yang ada di internal BEM UHO terselesaikan dengan baik diharapkan kepada semua pihak untuk mampu bekerja sama baik dari tingkatan civitas akademika UHO, maupun pemerintah setempat untuk tidak menerima atau pun memberikan pelayanan terhadap BEM UHO apalagi sampai penyodoran proposal kegiatan” ungkapnya.

Sambung Arief, Mengingat apa yang terjadi di internal kelembagaan BEM UHO belum bisa dilakukan rangkaian kegiatan dan segala bentuk aktivitas apalagi sampai mengatas namakan BEM UHO, kita selaku pengurus tidak menginginkan ada kejadian penggadaian kelembagaaan yang kesekian kalinya apalagi sampai menjual nama BEM UHO dengan modus dan tujuan-tujuan tertentu, untuk kepentingan pribadi.

Editor : Hari

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed