oleh

Pemuda Lawele Bersuara, PJ Kepala Desa Langganan Aturan

-BUTON-634 Dilihat

“KETUM IKPPLA Soroti kebijakan Pj Kepala Desa Lawele Tentang pengangkatan Perangkat Desa Yang Tidak Sesuai Aturan”

SPNews.com, Buton- Belum lama ini, terjadi penggangkatan Perangkat Desa tanpa melalui proses penjaringan sesuai dengan aturan yang berlaku pada Peraturan Daerah Kabupaten Buton, No.3 tahun 2018, tentang tatacara dan pengangakatan perangkat Desa.

Saat di konfirmasi,Ketum Ikatan Pelajar Pemuda Lawele, Risky Mullah.M, Memgatakan “Sesuai dengan Perda nomor 3 Tahun 2018, di jelaskan bahwa pengangkatan dan pemberhentian aparat desa harus sesuai dengan aturan atau prosedur yang berlaku, dalam hal ini pengangkatan Perangkat desa itu harus melalui tahapan seleksi yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam mencari aparat desa yang di butuhkan” tuturnya, Rabu, 2/6/2021.

Risky Menambahkan, Namun Pj Kepala Desa Lawele beberapa Minggu yang lalu melakukan penyalahgunaan wewenang dengan mengangkat aparat desa tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buton yang berlaku, Pj Kepala Desa Lawele mengangkat tanpa adanya sosialisasi terlebih dahulu kepada masyarakat, dan hanya langsung menunjuk aparat desa sesuai apa yang dia inginkan.

“Masalah inilah yang membuat kami selaku pemuda yang ada di Desa Lawele sangat tidak sepakat dengan yang dilakukan Pj Kepala Desa Lawele” ungkapnya.

Kata Risky, Menurut saya Pj Kepala Desa Lawele kurang membaca dan kurang memahami administrasi tentang desa , oleh karena itu ia menyalagunakan wewenang tersebut, oleh karena itu kami meminta kepada pj Kepala Desa Lawele supaya mau membaca dan belajar tentang administrasi tentang desa, dan kalau pj Kepala Desa Lawele tidak mampu, maka kami mempersilahkan untuk mundur dari jabatannya sebagai Pj Kepala Desa Lawele, karena sudah sangat banyak problem yang di buat atas kebijakan yang tidak sesuai aturan.

“Dan aparat yang diangkat menjadi Bendahara Desa Adalah seorang Pejabat pemerintah yang aktif, sedangkan berdasarkan aturan perangkat desa yang diangkat harus dari masyarakat, bukan dari pejabat Kaur pemerintahan dan posisi Kaur pemerintahan sekarang ini mengalami kekosongan jabatan” Jelasnya.

Liputan : Hari

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed