oleh

Di Desa Barangka Ada Anak dan Ayah Jadi Perangkat Desa

-BUTON-315 Dilihat

SPNews.com, Buton – Sebagai sebagai bentuk pemerintahan desa maka semua biasanya diatur dalam tatanan aturan undang-undang yang dilengkapi dengan hak setiap masyarakat untuk bisa menduduki jabatan yang sama Dalam sistem pemerintahan, hal ini pun telah diatur dalam peraturan undang-undang termasuk peraturan daerah Kabupaten Buton nomor 3 tahun 2019.

Termasuk didalamnya aturan pemerintahan pusat peraturan pelaksanaan UU No 6 tahun 2014 tentang desa. namun ada salah satu desa di wilayah kabupaten Buton dalam melakukan perekrutan perangkat desa mulai dari RT dan RW serta perangkat lainnya, Kepala desa mengangkat semua keluarganya yang bisa bekerjasama dengan dirinya dalam membentuk tatanan pemerintahan desa.

Saat dikonfirmasi oleh salah satu warga yang tinggal di Desa Barangka Ruslan, SH. mengatakan “Miris dan sangat memprihatingkan tatanan sistim kepemerintahan Desa Barangka, Kec. Kapontori, Kabupaten Buton Dimana pelaksanaanya Pemerintahan mengandung nepotisme” Tuturnya, Jumat, 5/6/2021.

Katanya, Ruslan, di sebuah dusun di Barangka, ada anak menjadi Kepala Dusun dan bapak menjadi RT, sedangkan anak tidak pernah menjalankan fungsi dan tugas sebagai kepala dusun, Termasuk penerimaan gaji setiap bulan, hal Ini sangat bertentang dangan UU No 6 tahun 2014, pasal 50, 51, sampai pasal 65 dan peraturan pemerintah NO. 43 tahun 2014 peraturan pelaksanaan UU No 6 tahun 2014 tentang desa.

“Selain itu, ada juga Kepala Dusun dan RT suami istri, kaka dan adik, paman dan kemanakan. Paman kepala dusun dan kemanakan sebagai kaur” tuturnya.

Ruslan, Menjelaskan, ada juga pegawai Kaur pemerintahan merangkap jabatan sebagai guru honorer di SMA 2 Kapontori, Ini sebagaimana dalam aturan tentang pengunaan uang negara melalui kementrian keuangan, Penyelenggara pemerintah tidak di perbolehkan mendapatkan anggaran yang sama melalui uang negara atau menjabat dua jabatan sekaligus.

“Untuk itu kami masyarakat Barangka meminta kepada Bupati Buton, Bapak La Bakry sebagai pucuk pimpinan di Kabupaten Buton, bisa memberikan sanksi keras terhadap penyelanggara pemerintah desa yang kemudian tidak melaksanakan ketentuan perda No 3 Tahun 2018 tentang tata cara pengangkatan dan pemberhetian perangkat desa serta susunan organisasi dan tatacara keperintahan” Harapnya.

Ruslan, menambahkan Sebagai Perwakilan Warga di daerah Kec. Kampuntori, berharap agar kepada DPMD Kab. Buton serta Camat Kapontori yang masih tidur dan belum sadar, dan saya Ruslan mantan Ketau Permahi Baubau mewakili masyarakat Desa Barangka, untuk di tindak secata langsung, karena jika hal ini tidak di tindak lanjuti, maka Saya bersama masyarakat, pastikan akan melakukan demonstrasi.

” Saya dan masyarakat selama ini yang kemudian tidak menegakkan supermasi hukum sesuai dengan ketentuan pasal 1 ayat 3 UUD 1945 bahwa negara kita indonesia adalah negara hukum, dan semua yang melanggar hukum harus ditindak sesuai dengan aturan yang berlaku” ungkapnya.

Liputan : Hari.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed