oleh

Masyarakat Desa Wawotimu Minta Inspektorat Audit Dana Desa

-HEADLINE, WAKATOBI-1297 Dilihat

“DEMO Transparansi ADD, Pemuda dan Masyarakat minta Inspektorat Audit Desa Wawotimu”

SPNews.com, Wakatobi – Banyaknya dana desa yang diluncurkan untuk setiap desa, mengakibatkan banyaknya para perangkat desa mulai tersangkut masalah, mulai dari proyek desa sampai pada anggaran yang tidak jelas arahnya.

Sejak tahun 2015 desa diberikan keistimewahan dengan diberikan dana dari pemerintah pusat untuk membangun Desa. Setidaknya setiap desa diberikan millayaran rupiah pertahun tak terkecuali Desa Wawotimu.

Hal ini juga merupakan wujud dari program Presiden Indonesia Joko Widodo “Membangun Indonesia dari Pinggiran”.
Salah satu Desa di Wakatobi, yaitu Desa Wawontimu dalam mengelola dana desa oleh masyarakat di duga kurang transparan dalam pengelolaannya, oleh karena itu, beberapa masyarakat turun di jalan untuk meminta perangkat desa agar segera diaudit.

Dalam orasinya Korlap saat demo Aan Prasetia mengatakan “Tertutupnya akses pengelolaan dana Desa beribas pada pengelolaan yang semrawut, hingga banyakanya kegiatan dana desa yang diduga tidak sesuai antara APBDesa dan fakta dilapangan” ungkapnya, Senin, 33/8/2021.

Hal ini berdasar pada kegiatan tahun 2018, 2019, 2020, Kata Aan, yang diduga banyak kegiatan yang fiktif diantaranya Dana pemberdayaan Kelompok Tani, Pemberdayaan Kelompok Ternak, Pemberdayaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan KarangTaruna, pekerjaan jalan tani dan proyek air bersih.
“Papan uraian anggaran APBDesa yang dibaleho itu tidak cukup sebagai bentuk transparansi karena itu hanya rencana kegiatan tahun berjalan” tegasnya.

Ungkap Aan, yang menjadi penekanan adalah laporan realisasinya kepada masyarakat, sisa anggaran dan kegiatan apa saja yang tidak selesai, minimal disampaikan dalam musyawarah desa agar masyarakat tidak menerka-menerka. Ini semua luput.

“Mewujudkan pembangunan yang merata maka dana Desa perlu pengawasan khusus terkusus pengelolaan dana Desa. Pasalnya sejak dana Desa dihembuskan ke Desa angka korupsi makin meningkat dengan banyaknya Kepala Desa yang menjadi actor korupsi” jelas Aan pada saat berorasi di depan kantor Desa.

Pada pengelolaan dana Desa, Aan menjelaskan, Pemerintah Desa haruslah mengelolanya secara baik agar dana desa dapat bermanfaat untuk hajat hidup masyarakat Desa.

“Dalam pengelolaan dana Desa haruslah memperatikan asas transparansi atau keterbukaan, akuntabilitas, efisien dan juga melibatkan masyarakat Desa. Hal ini guna mencega praktik-praktik korupsi di Desa” tegasnya.

Ironi di Desa kami, kata Aan, Desa Wawotimu belum transparansi yang digaungkan Undang-undang hanyalah fatamorgana.

“Selama pengelolaan dana Desa Wawotimu, Pemerintah Desa tidak pernah menjalankan amanah Undang-undang tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentan pengelolaan keuangan Desa yang menjelaskan tentang Laporan Pertanggung jawaban yang diwajibkan untuk diketaui masyarakat” tuturnya.

Setelah hering dikantor Desa Wawotimu para pendemo kemudian menuju ke Kantor Camat Tomia Timur.

Di Depan Kantor Camat, Masa Aksi meminta Inspektorat Kabupaten Wakatobi untuk turunkan Tim investigasi audit dana Desa Wawotimu, kami juga selaku masyarakat siap memberikan informasi terkait.
***

Editor : Hari

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed