oleh

Aksi HMI, Pemerintah Buton Kurang Berpihak Pada Masyarakat

-BUTON-372 views
Suasana Pertemuan Mahasiswa HMI Buton dan Pihak Pemerintah Kab. Buton. ( Foto : La Hiri)

SPNews.com, Buton- Mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) di Kabupaten Buton melakukan aksi di Kantor Bupati areal Takawa dalam aksi tersebut dilakukan Senin,11/10/2021.

Setelah melakukan aksi tersebut selama beberapa menit, maka para mahasiswa bersama masyarakat pun diberikan ruang untuk berkomunikasi dengan pihak Bupati dan para Dinas terkait.

Dalam pertemuan itu, koordinator Lapangan Julfikar mengatakan “kami dari mahasiswa mewakili masyarakat dengan melihat kondisi terkini yang terjadi di Kabupaten Buton menggambarkan adanya kesengajaan sosial yang memperhatinkan, sehingga menimbulkan asumsi sementara adanya ketidak seriusan dari pemerintah daerah dalam menggerakan jalannya roda pemerintahan yang berimbas pada perekonomian daerah” tuturnya.

Hal ini memicu maraknya praktik- praktik ilegal yang merugikan masyarakat, kata Jul, contoh kongkret implikasi dari lemahnya perputaran ekonomi daerah dapat di lihat dari maraknya para pengetap-pengetap yang berhamburan di SPBU pasar wajo akibat nya fenomena kelangkaan BBM jenis premium dan solar tidak terhindarkan.

“Fenomena kelangkaan BBM terutama pada jenis BBM bersubsidi memicu timbul nyapersoalan lain yakni melemah nya roda perekonomian terutama pengaruh nya terhadap usaha-usaha kecil, terganggunya aktivitas perekonomian( distribusi, produksi dan konsumen), bahkan yang sangat tampak yakni adanya antrian panjang yang menggunankan jalan umum yang tentu nya sangat mengganggu pengguna jalan lain”ungkapnya.

“Meskipun pada kenyataannya aktivitas itu jelas bertantangan dengan aturan hukum yang berlaku namun seolah dilegalisasi oleh pihak otoritas pemangku kebijakan di daerah ini” Terangnya.

Tidak hanya pada persoalan BBM, ungkap Jul, banyak sekali kebobrokan yang seharusnya tidak selayaknya dilakukan pembiaran terus menerus sebab dapat memicu terganggunya ketertiban umum. Salah satunya adalah pengguna jalan umum oleh pihak perusahaan yang mana sangat mengganggu aktivitas masyarakat yang telah menelan korban jiwa pada beberapa tahun lalu.

Hal lain diungkapkan juga dari Kawan Jul, yaitu Muhammad Hakim Rianta mengatakan “Pada hal kita tahu bersama bahwa dalam peraturan perundang-undangan ditegaskan bahwa pihak perusahaan hanya dapat menggunakan jalan khusus dan bukan jalan umum. Meskipun pada tatanan teknis operasional nya dapat di peroleh melalui pemberian kopensasi dari pemerintah setempat namun, itu harus dilakukan melalui mekanisme ketat agar sebisa mungkin menghindari kerugian-kerugian sebagaimana yg kita saksikan pada tragedi kecelakaan beberapa tahun lalu” jelasnya, dalam pertemuan itu.

Persoalan lain yang menjadi perhatian adalah kemungkinan dampak negatif dari sistem otonomi daerah yakni berpotensi melahirkan budaya korupsi, dan nepotisme ( KKN ) dalam birokrasi pemerintahan daerah akibat lemahnya mekanisme kontrol. Ketakutan itu seolah menjadinya dalam praktik birokrasi di kabupaten buton.

“Kita tahu bersama bahwa pada tahun-tahun sebelumnya telah terjadi praktik-praktik KKN yang sangat disayangkan, misalnya pada kasus penyalahgunaan dana KONI dan tidak menutup kemungkinan membuka peluang-peluang terjadinya praktik serupa dalam budaya birokrasi pemerintah daerah Kabupaten Buton” ungkapnya.

Oleh karena itu, imbuhnya Rianta , melihat begitu banyaknya persoalan yang menghambat kemajuan daerah, maka kami dari Himpunan Mahasiswa Islam( HMI ) menyampaikan beberapa sikap terhadap permasalahan tersebut.

Diantaranya,
1. Meminta Kapolres Buton untuk segera menangkap para pelaku penyalahgunaan BBM bersubsidi
2. Meminta Kapolres Buton untuk segera mengusut dugaan keterlibatan oknum anggota Polres Buton yang turut membantu usaha penyalagunaan BBM bersubsidi.
3. Mendesak Bupati Buton untuk segera mencopot kadis koperasi dan kepala bidan Binamarga kabupaten buton.
4. Meminta kepada kejaksaan Negeri Buton untuk melakukan penyelidikan terhadap dugaan penyalahgunaan anggaran KONI tahun 2019.

Dalam pertemuan itu, pihak dari pemerintah Kabupaten Buton, akan berupaya untuk melakukan pertemuan dengan pihak terkait agar bisa menyelesaikan masalah yang terjadi di masyarakat.

Dari pertemuan tersebut didalamnya ada Sekda, Asisten 1 dan Dinas Koperasi, yang memberikan pandangan dalam pertemuan tersebut, maka Pihak Pemerintah Kab. Buton melalui Sekda mengungkapkan “Untuk Copot jabatan seseorang dalam pemerintahan ada proseduran yang berlaku, dan tidak bisa langsung begitu saja” ungkapnya.

Dan dari masalah ekonomi dan UMKM melalui Dinas Koperasi dan UMKM Kab. Buton mengungkapkan Dalam pemanfaatan Kelompok UMKM, di Kab. Buton 30 Agustus 2020 sudah Hampir 2300 UMKM, dengan berfariasi jenis usaha yang berbeda-beda, telah di data.

Permasalahan yang terjadi, pada kelompok usaha kecil dan sejak 2020 sampai sekarang, kami telah mengusahakan agar semua dapat terkafer di Pemerintah Pusat, namun karena keadaan yang sedang covid, dan Keterbatasan anggaran yang ada baik di pemerintah pusat dan pemerintah daerah maka kami masih melakukan perbaikkan.

Seandainya anggaran daerah cukup, kami bisa mengusahakan semua pelaku UMKM untuk bisa mendapatkan akses yang sama. Namun karena kondisi sekarang sedang Covid. Maka tidak semua bisa terlaksana, ditambahkan kita tidak tahu kapan berakhirnya covid – 19 ini.

Liputan : HI
Editor : Yadi

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed