oleh

Polemik Kenaikan Upah Minimum (UM)

-HEADLINE, NASIONAL-379 Dilihat

“Beredar kabar bahwa buruh akan melakukan aksi demonstrasi pada tanggal 29-30 November 2021”

SPNews.com, Seperti Kita ketahui bersama bahwa kenaikan UM rata-rata hanya berkisar 1,09 Persen. Tentu saja pekerja/buruh merasakan hal ini tidak adil dimana kebutuhan ekonomi yang sangat tinggi ditambah lagi dengan kondisi negara yang masih mengendalikan Dampak Dari Covid 19 yang merongrong disemua lini usaha.

Ketika di temui salah satu anggota lembaga Hukum, La Ode Syafril Hanafi (LSH) mengatakan “Kenaikan Upah Minimum ini berdasarkan pada formulasi Yang ada Pada Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021. Dimana salah satu rumusannya melihat pada pertumbuhan ekonomi atau inflasi suatu daerah, bukan lagi pada Pertumbuhan ekonomi (PDB) dan Inflasi Negara seperti yang pernah tercantum pada PP 78 Tahun 2015” Imbuhnya.

Kata Syafril, pada PP 78 tahun 2015 sendiri juga dianggap sebagian buruh sebagai peraturan yang tidak berpihak kepada kaum buruh. Sebelum PP 36 tahun 2021 tentang pengupahan atau PP 78 tahun 2015 Tentang pengupahan Penetepan UM sendiri diatur dalam PP Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum dalam. Dalam PP nomor 7 tahun 2013 ini Kenaikan Upah Minumum didasarkan kebutuhan hidup layak (KHL) dengan memperhatikan produktifitas dan pertumbuhan ekonomi.

“Sejak awal diterapkannya pelaksanaan upah minimum, selalu saja berjalan tidak sesuai harapan. Dari sisi pengusaha, persoalan itu meliputi keberatan pengusaha atas kenaikan upah minimum setiap tahun yang dianggap beban, sedangkan di sisi pekerja Kenaiakn UM dinilai tidak adil dan masih dianggap tidak berpihak kepada kaum buruh dan masih adanya pengusaha yang belum patuh terhadap kenaikan UM” tuturnya.

Konsep dasar kebijakan upah minimum pada prinsipnya tidak hanya ditentukan atas dasar mekanisme pasar, ungkap Syafril, tapi juga yang paling penting adalah kebijakan sosial yang dapat melindungi pekerja/buruh, terutama pengupahan yang sesuai dengan kebutuhan hidup layak sebagai manusia. Konsep dasar ini yang kemudian dituangkan dalam Pasal 88 Ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dalam pasal 81 angka 24 UU nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja, menjelaskan bahwa setiap pekerja/buruh berhak atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

“Konsep pemberian Upah minimum dititik beratkan kepada pekerja/buruh yang masa kerjanya kurang dari satu tahun sebagaimana telah diatur dalam Pasal 81 angka 25 Yakni pasal 88 E UU nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja
(1) Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88C ayat (1) dan ayat (2) berlaku bagi pekerja/buruh dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun pada perusahaan yang bersangkutan.
(2) Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum” terangnya.

Kemudian timbul pertanyaan Bagaimana dengan pekerja/buruh yang diatas satu tahun?

Jelasnya, Ini diatur dalam Peraturan pemerintah Nomor 36 tahun 2021 tentang pengupahan diamna termuat dalam pasal 24. Dimana pada Pasal 24 (2) menjelaskan bahwa upah pekerja/buruh dengan masa kerja 1 tahun atau lebih berpedoman pada Struktur dan skala upah.

“Struktur skala upah tersebut jauh sebelum PP ini terbit telah diatur dalam UU nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dimana termuat dalam pasal 92. Kemudian ditegaskan dalam permenaker nomor 1 tahun 2017 tentang struktur skala upah” ungkapnya.

Katanya, Kemudian Terbitnya UU nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja diamna merubah ketentuan pasal 92 uu nomor 13 tahun 2003 tentang ketengakerjaan membuat Struktur skala upah menjadi suatu kewajiban bagi pengusaha untuk menyusun struktur skala upah tersbut. Sebagaimana termuat dalama dalam pasal 81 angka 30 UU nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta kerja. Dan dalam peraturannya Pengusaha akan dikenakan sanksi jika tidak menyusun Struktur Skala Upah tersbut sebagaimana tercantum dalam UU Nomor 13 tahun 2003 Jo UU nomor 11 Tahun 2020 pasal 81 angka 67.

Begitu rumitnya persoalan UM ini harapannya adalah jangan lagi ada pengusaha yang membayarkan upah kepada pekerjanya di bawah upah minimum yang telah di tetapkan jika ada pengusaha yang melanggar aturan ini dan membayar Pekeja/buruh dibawah upah minimum sanksinya adalah sanksi pidana dan denda seperti termuat dalam pasal 81 angka 63 undang undang nomor 11 tahun 2002 tentang cipta kerja dengan ancaman pidana paling singkat 1 tahun dan paling lama 4 tahun serta denda paling renda 100.000.000 paling banyak 400.000.000.

****
Editor : Hari

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed