oleh

Proyek Mangkrak Pasar Rakyat Ngkari-Ngkari di Laporkan Kejaksaan Negeri Baubau

-BAUBAU-290 views
Kondisi dalam pasar yang telah ditumbuhi tanaman liar

Spionnews.com, BAUBAU – Proyek pembangunan Pasar Rakyat Mengingkari yang beralamat di Kelurahan Ngkari-Ngkari (Depan Jalan Poros), Kecamatan Bungi, Kota Baubau Sulawesi Tenggara (Sultra), dilaporkan oleh Ormas Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) Kota Baubau di Kejaksaan Negeri Kota Baubau, pada Jum’at (19/11/2021).

Pembangunan Pasar Rakyat Ngkari-Ngkari yang dikerjakan oleh CV. Putra Aquarius sejak tahun 2019 lalu, dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Kementerian Perdagangan Tahun 2019, melalui Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Baubau dengan nilai kontrak Rp 3.767.647.000, diduga merugikan keuangan negara. Pasalnya, pekerjaan Pasar Rakyat tersebut, belum 100 persen tuntas dikerjakan sudah putus kontrak.

“Kita sudah laporkan di Kejaksaan Negeri Baubau. Kami telah mendapatkan bukti-bukti hasil temuan dilapangan bahwa pekerjaan proyek Pasar Rakyat Ngkari-Ngkari, kami duga ada penyalahgunaan wewenang (dugaan Korupsi),” kata Lukman, selaku Ketua Umum Laskar Anti Korupsi Indonesia ( LAKI) Baubau, Sabtu (20/11/2021).

Dikatakannya, pekerjaan proyek Pembangunan Pasar Ngkari-Ngkari sejak tahun 2019 dikerjakan oleh CV. Putra Aqurius dengan nilai kontrak Rp 3.767.647.000 baru sekitar berjalan 76,48% (persen) atau sekitar Rp.2.881.496.425. putus kontrak, maka masi terdapat 23,52% ( persen) pekerjaan belum diselesaikan atau sekitar Rp.886.150.574.4. Anggaran yang belum digunakan. sampai saat ini, kondisi Pasar rakyat belum dipergunakan sebagai mana fungsinya.

“Pelaksanaan pekerjaan Pasar Rakyat ini belum tuntas. Sehingga patut diduga mengakibatkan kerugian Negara Rp. 3.069.878.775 yang harus dipertanggung jawabkan. Dan itu berasal dari anggaran 76,48 Persen atau Rp.2.881.496.425. (Pemborosan anggaran atau gagal kontruksi) dan jaminan pelaksanaan senilai 5% dari nilai kontrak proyek, sehingga berjumlah Rp.188.382.350, harus dikembalikan kepada Kas Negara. atas dasar, tersebut, perlu ditelusuri oleh Kejaksaan,” ujar Lukman.

Lukman menambahkan, meminta kepada Kejaksaan Negeri Kota Baubau agar segera memproses hasil laporan dan memeriksa Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Baubau 2019 (Kuasa Pengguna Anggara), Panitia Pelaksana Kegiatan (PPK) Pihak pelaksana (CV), konsultan perencanaan dan pegawas proyek dan pihak-pihak terkait untuk dapat dimintai keterangan nya,” atas dugaan penyalagunaan Keuangan Negara, Serta ditindak secara hukum sesuai Undang-Undang berlaku.

Liputan : BW
Editor : Hari

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed