oleh

Masyarakat Perlu Mengetahui Modus Penyelewengan Dana Desa

-HEADLINE, NASIONAL-167 Dilihat

Spionnews.com, Ambon/23/01/2022 – Masyarakat desa harus ikut mengawasi penggunaan dana desa yang dikelola oleh Pemerintahan Desa. Tim ini, ada 6 orang, mensosialisasikan kepada masyarakat di Desa Mornate Kecamatan Taniwel Kabupaten Seram Bagian Barat Provinsi Maluku agar bisa bersama-sama mengawasi penggunaan Dana Desa.

Hal ini dilaksanakan sesuai dengan Amanat UU Desa No. 6 Tahun 2014 pasal 82. Berikut modus yang biasa terjadi di desa perihal penggunaan Dana Desa tersebut.

Ketika Ketua Tim PKN (Pemantau Keuangan Negara) yang tidak ingin disebutkan namanya, RR mengatakan; “Modus Korupsi Dana Desa, pertama membuat rancangan anggaran biaya di atas harga pasar, hal ini bisa diantisipasi jika pengadaan dilakukan secara terbuka dan menggunakan potensi lokal desa,” umbarnya.

Ia menambahkan, misalnya pengunaan bahan bangunan di toko bangunan yang ada di desa sehingga bisa melakukan cek bersama mengenai kepastian biaya atau harga-harga barang yang dibutuhkan.

“Ke-2, mempertanggungjawabkan pembiayaan bangunan fisik dengan dana desa, padahal proyek tersebut bersumber dari sumber lain,” ungkapnya.

Kata RR, modus ini hanya bisa terlihat jika pengawas memahami alokasi pendanaan oleh desa. Modus seperti ini banyak dilakukan karena relatis tersembunyi, karena itulah APB desa harus terbuka agar seluruh warga bisa malakukan pengawasan atasnya.

“Ke-3, meminjam sementara Dana Desa untuk kepentingan pribadi namun tidak dikembalikan. Ke-4, pungutan atau pemotongan Dana Desa oleh oknum pejabat kecamatan atau kabupaten. Ini juga banyak terjadi dengan beragam alasan,” imbuh Ketua Tim RR kepada jurnalis.

Lebih lanjut, dirinya menegaskan, perangkat desa tak boleh ragu untuk melaporkan kasus seperti ini karena desalah yang paling dirugikan.

“Ke-5, membuat perjalanan dinas fisik Kepala Desa dan jajaranya. Banyak kasus perjalanan untuk pelatihan dan sebagainya ternyata lebih ditujukan untuk pelarian saja. Dan ke-6, penggelembungan (markup) pembayaran honorariun perangkat desa, jika modus ini lolos maka para perangkat desa yang honornya digelambungkan, seharusnya melaporkan kasus seperti ini. Mereka dianggap mencicipi uang haram,” jelasnya.

Untuk modus ke-7, masih kata RR, penggelembungan (markup) pembayaran alat tulis kantor, ini bisa dilihat secara fisik tetapi harus pula paham apa saja alokasi yang telah disusun.

Katanya, untuk modus ke-8, memungut pajak atau retribusi desa, namun hasil pungutan tidak disetorkan ke kas desa atau kantor pajak, pengawas harus memahami alur dana menyangkut pendapatan dari sektor penggunaan dana desa namun peruntukannya secara pribadi.

Selanjutnya, modus ke-9, pemangkasan anggaran publik kemudian dialokasikan untuk kepentingan perangkat desa, publik harus tahu alokasi pendanaan dana desa agar kasus ini tidak perlu terjadi.

Dan modus lainnya, ke-10, melakukan permainan (kong kali kong) dalam proyek yang didanai dana desa, bisa ditelusuri sejak dilakukannya musyawarah desa dan aturan mengenai larangan menggunakan jasa kontraktor dari luar. “Ke-11 ada modus, membuat kegiatan atau proyek fisik yang dananya dibebankan dari dana desa,” demikian RR. (*)

Liputan : FO
Editor : Hari

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed