oleh

PKN Kota Ambon Menang Atas Sidang Putusan Sengketa Dengan Pejabat Desa Poka

-HEADLINE, MALUKU-316 Dilihat

Spionnews.com, Ambon – Pemantau Keuangan Negara (PKN) Kota Ambon Propinsi Maluku akhirnya memenangkan sidang sengketa melawan Pejabat Desa Poka Kecamatan Teluk Ambon Baguala Propinsi Maluku yang sudah digelar sebanyak delapan kali sidang. Hal ini diungkapkan, Ketua PKN Kota Ambon, Gerlof Hogendorp kepada wartawan spionnews.com, belum lama ini.

Dirinya menjelaskan, persidangan itu dilanjutkan kembali tepat pada Kamis (03/02/2022). “Melalui beberapa kali persidangan akhirnya keputusan sidang dimenangkan oleh Pemantau Keuangan Negara (PKN) Kota Ambon,” ungkapnya.

Menurutnya, dalam sidang putusan itu, hakim telah menyampaikan bahwa Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) dan semua asset desa bukan rahasia negara melainkan informasi yang bersifat terbuka bagi masyarakat umum. “Hak semua orang untuk tau sesuai perintah UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik,” tegasnya.

Lebih lanjut, dirinya mengungkapkan, ada beberapa poin bacaan putusan hakim antara lain mengenai data penerima BLT (Bantuan Langsung Tunai), dana covid dan ada beberapa hal penting lainnya. “Pertama, perihal Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) Dana Desa; Kedua, perihal dana penerima bantuan; Ketiga, perihal Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa; dan Keempat, perihal Laporan Pertanggungjawaban Virus Corana,” ucapnya.

Oleh karena itu, pihaknya meminta kepada semua Kepala Desa atau Raja-Raja manapun atau Pejabat Kepala Desa se Maluku agar patuh dan taat terhadap perintah UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). “Semua asset desa bukan rahasia negara, kalau tidak merasa bersalah, maka data yang diminta oleh tim pemantau keuangan negara sebagaimana yang diamanatkan oleh UU KIP harus bisa diserahkan kepada kami, tidak perlu ragu-ragu atau memberikan alasan apa pun yang tidak sesuai dengan amanat UU KIP karena PKN semua pekerjaanya diatur oleh UU dan tidak untuk menakut-nakuti,” urainya panjang lembar.

Lebih jauh, pihak PKN Kota Ambon mengharapkan, lewat putusan sidang itu, semoga menjadi motifasi dalam meminimalisir tindakan korupsi (KKN) di tingkat desa. “Kalau ada masyarakat yang mencurigai indikasi terjadinya penyelewengan dana desa segera dilaporkan kepada Pemantau Keuangan Negara (PKN) yang sudah dibentuk langsung oleh Ketua Umum (PKN) Pusat, Bapak Patar Sihotang, S.Hi, MA di setiap propinsi di seluruh Indonesia. (*)

Liputan : Fardini Ode
Editor : Rusly, S.Mn.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed