oleh

Tanggul Pesisir Batauga Porak Poranda Akibat Hantaman Gelombang

-SOSBUD-174 Dilihat

Fajar Ishak : “Harus Cepat Dikoordinasikan Untuk Penanganan”

Spionnews.com Buton Selatan – Cuaca ekstrim yang menerjang Pulau Buton pekan lalu menyisakan dampak serius dan berakibat pada terhambatnya aktivitas masyarakat. Khususnya di Kecamatan Batauga, Akibat hantaman gelombang pasang akibat Cuaca Ekstrim, sepanjang 150 Meter tanggul tepi pantai Porak Poranda. Bahkan kerusakan semakin parah karena merusak jalan raya dan menyebabkan kawasan pesisir tak dapat dilewati kendaraan.

Pantauan Media ini di Lokasi yang mengalami kerusakan, tampak tanggul yang selama ini digunakan oleh masyarakat untuk bersantai menyaksikan sunset hancur berantakan. Aspal jalan utama di sepanjang tanggul juga terbongkar dan tidak dapat dilewati kendaraan. Saat ini arus lalulintas terpaksa harus dialihkan karena pertimbangan keselamatan.

Fajar Ishak Daeng Jaya, Sekretaris Komisi IV DPRD Provinsi Sultra yang langsung melakukan peninjauan di lokasi bersama BPBD Provinsi Sultra menegaskan, kerusakan ini harus segera dilakukan penanganan. Ia mengharapkan agar Pihak Pemerintah daerah melalui BPBD segera berkoordinasi dengan Provinsi untuk bersama sama memikirkan penanganan pasca bencana yang terjadi.

“Kami sudah menyaksikan dampak yang ditimbulkan secara langsung dan ini harus segera ditangani. Untuk itu, pihak BPBD Kabupaten Segera berkoordinasi dengan BPBD Provinsi. Kami dari DPRD akan membantu mengkoordinasikan dengan pemerintah Provinsi. Jika untuk masalah penganggaran, sepanjang sesuai regulasi pasti kami dukung. Apalagi ini menyangkut fasilitas umum dan menjadi kendala bagi masyarakat,” tegas Fajar Ishak

Foto : Tanggul sepanjang 150 Meter di Pesisir Pantai Batauga Porak Poranda setelah dihantam gelombang.

Usman, Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Provinsi Sultra mengatakan, pihaknya akan berkoordinasi dengan BPBD kabupaten untuk menyiapkan segala kelengkapan baik data maupun regulasi yang diterbitkan oleh kepala daerah. “Ini tugas kami untuk mengkoordinasikan dan harus disiapkan dalam waktu singkat. Setelah itu kita tindaklanjuti penanganannya. Apakah tanggung Jawab daerah, provinsi maupun pemerintah pusat,”ujar Usman yang turut melakukan peninjauan lapangan.

Liputan : BA
Editor : Hari

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed