oleh

PKN RI MELAKUKAN INSPEKSI MENDADAK TERHADAP DUA INSTANSI DI KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT.

-HUKRIM-208 Dilihat

Spionnews.com, Ambon – Lembaga Pemantau Keuangan Negara Republik Indonesia ( PKN RI ) berapa hari lalu datang ke Kab. Seram Bagian Barat (SBB)6/3/2022.

Ketika ditemui, Selano mengatakan kedatangan PKN pusat ke Seram Bagian Barat (SBB)dalam rangka melakukan investigasi di beberapa DINAS, terkait data yang disampaikan oleh masyarakat seram bagian barat.

Ucap Selano, Inspeksi mendadak yang dilakukan oleh PKN beberapa hari yang lalu di SBB sasarannya ada dua Instansi, Yang pertama ke dinas perhubungan Dalam Rangka menanyakan perihal keberadaan atau kejelasan mengenai kapal cepat 7,4 milyar .

“Namun kepala Dinas perhubungan tidak ada di tempat sehingga tim lembaga pemantau keuangan negara republik indonesia itu berembuk mencari waktu untuk kembali ke dinas tersebut dalam waktu dekat ini” tuturnya.

Kemudian yang kedua PKN melakukan inspeksi mendadak di Dinas kesehatan kabupaten seram bagian barat.

“PKN ke dinas kesehatan SBB dengan tujuan meminta semua laporan pertanggung jawaban kegiatan akhir tahun yang dananya bersumber dari APBN dan APBD” tegasnya.

Ujarnya Seleno, Seperti Dana BOK,Dana JKN,JAMPERSAL,dan Dana covid 19 ,Namun kepala Dinas kesehatan SBB itu tidak ada di tempat.

“Dalam permintaan laporan Pertanggung jawaban akhir tahun tersebut PKN bermaksud agar pihak DINAS kesehatan kab seram bagian barat bisa memberikan semua dokumen yg di minta oleh PKN sebagai bentuk keterbukaan informasi publik sesuai perintah UU No14 tahun 2008” jelasnya. Senin, 7/3/2022.

Ujarnya, Laporan pertanggung jawaban yang di minta oleh Lembaga Pemantau Keuangan Negara Republik Indonesia itu berupa LPJ BOK, JKN, dan JAMPERSAL mulai dari tahun 2015 s/d 2021, serta Dana covid-19 Tahun 2020 s/d 2021.

Ketika Kuasa Hukum PKN Selano ditanya oleh wartawan, bagaimana jika permintaan laporan pertanggung jawaban yang di maksud tidak diberikan ?

Kata kuasa Hukum PKN Selano akan dilayangkan surat pertama sebagai surat informasi publik dan selama
Sepuluh hari tidak di jawab maka akan
Di layangkan surat kedua sebagai surat keberatan PKN.

“Dan jika tidak lagi di indahkan maka selama 30 hari surat ketiga akan tiba untuk sidang komisi informasi publik (KIP) kata selano kepada wartawan” Ujarnya.

***
Liputan : FO
Editor: Hari

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed